NASABAH KUD TRI JAYA DAN HARIMAU BLAMBANGAN NGAMUK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Harimau Blambangan julukan M. Yunus

Surabaya | IP.COM – Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jl.Arjuna, Senin (20/07/2020) adalah sidang perkara Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Jaya Desa Sraten, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, sidang yang berlangsung pukul 13.00 WIB sangat menuai kontroversi berlangsung dengan insiden keributan diruang persidangan. Puluhan warga Banyuwangi sekaligus nasabah atau anggota koperasi datang untuk mengikuti persidangan guna untuk menyelesaikan masalah perkara KUD Tri Jaya.

Para nasabah menuntut uang yang ditabungkan yang menjadi haknya bisa segera di bayarkan. “Ketua paguyuban nasabah KUD Tri Jaya sekaligus mewakili aspirasi jalannya persidangan yakni ibu Hj. Luluk menuturkan bahwa  pengadilan harus membela yang benar dan harus mengusut perkara ini hingga tuntas tanpa ada manipulasi perkara ataupun suap.

Beliau berharap uang yang ditabungkan nasabah yang menjadi haknya bisa segera di kembalikan utuh dan segera bayarkan ke para nasabah.

Sampai saat ini masih ada ribuan Nasabah yang menabung ke KUD Tri Jaya yang belum dikembalikan uang tabungannya dan tak kunjung selesai. Jadi dari paguyuban Nasabah korban KUD TRI JAYA ,mewakili 1300 nasabah atau penabung dengan total uang sebesar 37 milyar rupiah,” katanya.

Menurut Bapak M. Yunus Wahyudi sebagai aktivis, beliau menuturkan, saya yang mendampingi kurang lebih 1500 orang. Dalam proses ini kita sudah melaporkan isi pidana yang didalamnya ada penggelapan, penipuan perbankan dan rekening gendut, karena pengurus yang lama ini yang di pimpin Bapak Widjianto selaku ketua KUD TRI JAYA masih ada rekening-rekening yang jumlahnya milyaran karena sudah kita cek juga, diantaranya mobil, sawah yang masih luas, sedangkan beliau masih enak-enakan saja tidak mau mengembalikan kepada para anggotanya yang berjumlah 1500 orang. Sebenarnya jumlahnya 5200 orang, cuma yang tergabung untuk kita sebanyak 1500 orang, tegasnya.

Dari situ uang tidak bisa dikeluarkan padahal ada uang dari yatim piatu, fakir miskin, masjid, kuburan, dan uang para janda. Sehingga dalam proses ini pihak kami tidak menghendaki sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang nantinya  pasti akan dipailitkan.

Dan hari ini sesuai firasat  ternyata pengadilan sudah memutuskan sepihak dan dipailitkan tanpa sepengetahuan pihak kami. Kami tidak terima akan hal itu, ujarnya.

Karena ribuan perkara yang dipailitkan pengadilan niaga ini selalu merugikan rakyat dan merugikan anggota. Sebenarnya sepele, ketika pengurus yang lama ini menyerahkan aset yang ada, kita sudah selesai kok, tutur beliau sambil serius.

Kita tidak menuntut yang lain-lain karena aset itu sudah bisa kita jual untuk menutupi kekurangan sekitar 50 milyar. Untuk semua anggota yang kita bagi karena kita sudah siapkan pembeli yang akan menyiapkan dana untuk  mengembalikan ke masyarakat.

Dikarenakan pengurus KUD TRI JAYA ini ada hutang pribadi sehingga tidak bisa dimasukkan untuk dikembalikan lewat aset ini juga. Ini yang lucu,, makanya uang ini dihabiskan untuk sewa pengacara, untuk tembak peradilan hukum sana sini, supaya untuk mengulur waktu ke tersangka itu. Maka dari itu kita sudah mendesak berkali kali kepada Polres Banyuwangi dengan kekuatan people power ini untuk segera memproses dan secepatnya gelar perkara dan ada yang di tetapkan sebagai tersangka.

Memang di Banyuwangi ribuan kasus koperasi ini selalu berhenti dan tumpul di tengah-tengah, apalagi saya tidak menghendaki tentang ke pailitan karena sudah berkali-kali ke pailitan yang ada di Banyuwangi sehingga bertahun-tahun tidak ada penyelesaian karena penetapan dari pengadilan niaga yang diserahkan oleh kurator tidak menguntungkan kepada masyarakat, justru sangat merugikan. Saya hanya berharap kepada Pengadilan hukum, saya sebagai aktivis kontrol yang ada di nasional ini yang selalu mengontrol, saya berharap peradilan hukum melaksanakan tugas yang adil.

Saya tau kelicikan dan kebobrokannya dan saya punya data-data semuanya, bahwa jangan mempermainkan haknya rakyat, haknya masyarakat dan haknya para penabung,” tutur Harimau Blambangan julukan M. Yunus menuturkan dengan sangat tegas.

WhatsApp Image 2020-07-21 at 00.52.15 (1)

Menurut Team pengawas PKPU yang telah ditunjuk pengadilan yang diwakili Bapak Muridi SH dalam wawancaranya setelah di konfirmasi oleh wartawan www.internalpublik.com soal insiden keributan yang terjadi dalam persidangan yang berlangsung menyebutkan ” kalau dalam PKPU sendiri itu biasa, itu semua aspirasi, yang terpenting dalam pengurus sudah memberikan jadwal tertentu pada kreditur dan berharap pada semua kreditur untuk pengumpulan semua data tidak lebih dari jadwal yang ditetapkan, karena jika melebihi dari jadwal yang ditentukan hak-haknya dalam undang-undang kepailitan akan hilang, sekali lagi beliau mengutarakan kalau terjadi keributan seperti itu adalah hal yang biasa itu semua aspirasi itu sah-sah saja, tidak ada masalah kecuali ada hal hal lain dan tidak sesuai koridor tentunya bukan tanggung jawabnya pastinya”ujarnya. (anang sang/indra)

Share

Share This Post

Post Comment