Kejanggalan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Pada Masyarakat Penerima Bantuan Terdampak Covid 19 di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop,  Kab. Bangkalan

 

BLT BANDANG LAOK

Bangkalan | IP.COM – Pada masa pandemi Covid 19 yang sedang marak dan berdampak oleh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah.

Belakangan ini pemerintah pusat telah banyak mengucurkan dana dan memberikan berbagai macam bentuk bantuan sosial, Bantuan tersebut tersebar melalui berbagai program dari masing masing Kementerian.

Dari Kementerian Sosial, Bantuan Program Non Tunai ( BPNT ), Program Keluarga Harapan ( PKH ), serta Bantuan Langsung Tunai ( BLT ).

Dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi juga memberikan program melalui Dana Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT-DD ) serta beberapa bantuan dari Kementerian yang lain.

Beberapa program pemerintah tersebut penyaluran serta mekanisme pembagiannya dikelola oleh pihak pemerintah daerah melalui Gubernur, Bupati, Kecamatan, Kelurahan , RW dan RT.

Akan tetapi bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat selama pandemi Covid 19 ini banyak menimbulkan kejanggalan dan tanda tanya, terbukti di dalam pembagian BLT ataupun BLT-DD tersebut banyak terdapat beberapa faktor permasalahan, salah satu contohnya disebabkan tidak adanya  transparansi dalam pembagian, banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, penerima bantuan yang tidak akurat serta masih banyak kejanggalan saat penerimaan bantuan yang berlangsung di lapangan.

Dana Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin sebesar 600 ribu perkepala keluarga, dengan adanya BLT tersebut sangat membantu perekonomian atau membantu kebutuhan hidup masyarakat miskin.

BLT KEC. KOKOP

Akan tetapi lain halnya dengan bantuan yang dialami pada masyarakat Desa Bandang Laok , Kecamatan Kokop , Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur banyak fakta dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat adanya Indikasi Penyelewengan Keuangan Bantuan Langsung Tunai Covid-19  yang diduga kuat dilakukan oleh Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa Bandang Laok, Masyarakat mengetahui bahwa penggunaan Dana Desa ( DD ) Bandang Laok RPMK 16 April 2020 sebesar Rp 2.440.096.000 bahwa Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk BLT, yang besarnya maksimal 35% dari pagu alokasi dana desa yang diperuntukkan masyarakat miskin terdampak Covid-19 senilai Rp 854.033.600 juta / besar bantuan Rp 600 ribu perbulan ,selama tiga bulan jumlah yang diterima total 1.800.000 juta.

Penerima sasaran BLT dari data yang terdaftar 474 KK. akan tetapi faktanya ada penyelewengan pencairan yang hanya dibagikan kepada 94 KK, disini masyarakat desa melalui Ketua Advokasi Masyarakat terdampak akibat Covid-19 penerima sasaran Bantuan Langsung Tunai SAHID,SH merasakan kekecewaan sehingga bantuan tersebut menimbulkan permasalahan dan gejolak sehingga masyarakat berdemo di kantor desa karena pencairan BLT tidak sesuai data yang disetorkan masyarakat tidak tepat sasaran dan cenderung terindikasi adanya penyelewengan terhadap bantuan masyarakat terdampak Covid-19 tersebut.

Sahid Lawyer

Menurut SAHID,SH pengacara yang pernah menangani kasus Ahmad Dhani Dewa 19 dan Tri Susanti kerusuhan Asrama Papua juga Mantan pengacara Dimas Kanjeng beliau akan terus berjuang bersama masyarakat kecil, saya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat dampak Covid-19, saya sangat kasihan pada rakyat kecil apalagi Kabupaten Bangkalan khususnya Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop tanah kelahiran dan kampung halamannya.

Saya sudah berkirim Surat Pengaduan Masyarakat kepada Bapak Bupati Bangkalan RK Abd Latif Imron, dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan Masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang undangan dengan merujuk Undang Undang No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme.

Undang undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001,Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 6  tahun 2020 perubahan peraturan Menteri Desa No 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. berhubung dengan adanya fakta dan informasi yang telah berkembang di Desa Bandang Laok , Kecamatan Kokop , Kabupaten Bangkalan saya mewakili masyarakat minta kepada Bupati Bangkalan untuk menindak tegas serta memanggail Oknum-Oknum aparatur desa dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan tanggung jawab, saya akan terus mengawal sampai tahap berikutnya yaitu BLT tahap 2 dan 3. Hingga tuntas dan transparan juga tepat sasaran alokasi bantuan tersebut , demikian penuturan nya kepada wartawan www.internalpublik.com.( Indra )

Share

Share This Post

Post Comment