INSPEKTORAT DIY TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK BISA JADI CONTOH YANG BAIK SEBAGAI APIP DALAM KALANGAN SKPD-SKPD PEMERINTAH PROPINSI DIY

 

badan usaha

Yogyakarta | IP.COM – Berdasarkan Peraturan Gubenur D.I Yogyakarta Inspektorat DIY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksana urusan pemerintahan di provinsi DIY, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi DIY dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi DIY yang juga sering disebut dengan APIP.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Perencanaan program pengawasan;
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
  4. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
  5. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
  6. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
  7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
  8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Maka dari itu Inspektorat DIY sebagai APIP seharusnya bisa menjadi contoh untuk jajaran SKPD-SKPD pemerintah provinsi DIY, karena selama ini SKPD yang ada di pemerintah provinsi DIY selalu diaudit dan diperiksa oleh Inspektorat yang tidak lain sebagai APIP.

inspektorat diy 3

Akan tetapi kali ini Inspektorat DIY mencoreng nama Institusinya sebagai APIP atas paket pekerjaannya yaitu pembangunan fisik gedung inspektorat dengan nilai anggaran 14 Miliar yang bersumber dari APBD.

inspektorat diy

Pada paket pekerjaan tersebut diduga kuat inspektorat DIY tidak bekerja secara profesional dan diduga terjadi banyak penyimpangan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia jasa, dan secara aturan adminitrasi.

Kenapa bisa dikatakan diduga tidak profesional dan terjadi penyimpangan karena pihak inspektorat menerima dengan mudahnya hasil penyaringan ULP yaitu PT. Nusa Patria sebagai rekanan untuk mengerjakan Pembangunan Fisik Gedung Inspektorat DIY tanpa melakukan evaluasi dan klarifikasi perusahaan tersebut mulai dari kebonafitan kantor PT. Nusa Patria, keberadaan kantor, kelengkapan perusahaan tersebut sesuai dengan semestinya.

Menurut hasil Investigasi www.internalpublik.com dan keterangan salah satu pelaku usaha yang tidak mau disebutkan namanya bahwa PT. Nusa Patria milik Suhardi yang diduga perusahaan tersebut merupakan perusahaan rentalan atau perusahaan yang memang sering disewakan/dipinjamkan, PT Nusa Patria diduga tidak memiliki kantor resmi sesuai alamat perusahaan yang telah dicantumkan pada akta pendirian, pada alamat perusahaan tersebut tidak ada plang atau papan nama perusahaan.

Sesuai keterangan Tomy selaku set manager saat dikonfirmasi alamat kantor PT. NUSA PATRIA tidak bisa menjelaskan alamat lengkap kantornya dan beliau memberikan keterangan suruh mencari di google maps, akan tetapi setelah dicari di google maps PT. Nusa Patria ada dan anehnya setelah dilakukan penelusuran sesuai google maps team www.internalpublik.com dibawah di tengah sawah yang berada di daerah Godean, Sleman dan sama sekali tidak ada bangunan rumah maupun gedung di lingkungan tersebut. Jadi diduga kuat perusahaan tersebut tidak memiliki kantor dan kantor tersebut fiktif. Bisa di buktikan dengan dokumentasi video yang telah diunggah team dalam Youtube dengan link :  https://youtu.be/gbfY7R9Tu1w

PT NUSA PATRIA new

Tidak hanya itu team www.internalpublik.com juga menemukan kegajalan pada keterangan Suhardi yang akrab dipanggil mbah Hardi, mbah Hardi saat di konfirmasi oleh team tidak ada kesesuaian  atas keterangannya, yaitu Mbah Hardi sebagai Direktur PT. Nusa Patria saat ditanya siapa set manager di lokasi pekerjaan mbah hardi menjawab Hikmat padahal saat team dilokasi pekerjaan set managernya adalah Bapak Tomy. Oleh sebab itu patut diduga pada paket pekerjaan tersebut sudah melanggar Undang-undang No. 2 Tahun 2017 larangan pinjam meminjam bendera.

Atas hal tersebut diduga Inspektorat DIY banyak melanggaran aturan yang tidak semestinya antara lain tidak teliti dalam menentukan penyedia, tidak dilakukannya evaluasi/klarifikasi yang seharusnya, dan melakuan pembiaran atas adanya pelanggaran-pelanggaran aturan pada paket pekerjaannya.

Jadi Inspektorat tidak bisa memberi contoh yang baik bagi jajaran SKPD-SKPD pemerintah provinsi DIY atas aturan-aturan yang mereka langgar dan perlunya tindakan tegas aparat penegak hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait diantaranya ULP DIY, Satuan kerja Inspektorat DIY dan penyedia jasa PT. Nusa Patria.(Her)

Share

Share This Post

Post Comment