BP2JK D.I Yogyakarta Diduga Sarang Kepentingan Pejabat dan Tempat Kongkalikong Antara Pejabat Dengan Kontraktor

BP2JK DIY

Yogyakarta | IP.COM – Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) merupakan bentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) melalui Direktorat Jendral Bina Konstruksi untuk menggantikan Unit Layanan Pengadaan(ULP) agar dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa.

Kementerian PUPR merupakan pembina jasa konstruksi di Indonesia, oleh karena itu Kementerian PUPR membentuk BP2JK dengan unit kerja yang lebih independen dan profesional di setiap provinsi yang akan melaksanakan PBJ di seluruh pekerjaan Kementerian PUPR dengan harapan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Akan tetapi harapan Kementerian PUPR dengan membentuk BP2JK agar proses dan hasil PBJ lebih profesional, efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel tidak terlihat di BP2JK di Provinsi D.I Yogyakarta.

Melainkan BP2JK D.I Yogyakarta menjadi sarang kepentingan dan praktek kongkalikong para pejabat terkait paket-paket pekerjaannya yang bersumber dari APBN di seluruh pekerjaan Kementerian PUPR.

Diduga Kepala BP2JK D.I Yogyakarta berserta Pokja-Pokja paket pekerjaan dan Kepala Satuan Kerja berserta PPK di lingkungan Kementerian PUPR memanfaatkan hal tersebut untuk menyukseskan dan/atau memperlancar kepentingannya untuk memperkaya diri atas imbalan atau fee yang akan diberikan oleh pelaku usaha untuk memenangkan paket pekerjaan tersebut.

Tidak hanya para pejabat, pelaku usaha/kontraktor juga menghalalkan segala cara agar bisa memenangkan paket pekerjaan yang diinginkan. Mulai dari adanya persekongkolan dengan pejabat terkait pekerjaan tersebut, menggunakan jasa makelar, bahkan juga ada yang menggunakan jasa Lembaga pengontrol publik untuk menekan para pejabat agar dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut.

Atas hal tersebut semua tidak lepas dari imbalan dengan persentase besaran nilai paket pekerjaan yang bersumber dari APBN/Keuangan Negara. Dengan adanya dugaan kepentingan para pejabat terkait paket pekerjaan dan adanya dugaan kongkalikong antara pejabat dengan Kontraktor untuk memperkaya diri melalui paket pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR keuangan negara yang bersumber dari APBN menjadi korban.

Oleh karena itu perlunya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Aparat penegak hukum di Republik Indonesia untuk dapat menindak tegas para pejabat dilingkungan Kementerian PUPR maupun Kontraktor agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku karena keuangan negara yang menjadi korban.(Her)

Share

Share This Post

Post Comment